30052011.1

Distribusi PNS Belum Mengacu Kebutuhan

Pangkalpinang - Senin (30/5)

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Eko Maulana Ali mengaku pendistribusian pegawai negeri sipil (PNS) belum mengacu pada kebutuhan dan beban kerja organisasi, sehingga profesionalisme sumberdaya aparatur belum sepenuhnya terwujud di Pemprov Babel.

Pengakuan itu disampaikan Gubernur Babel ketika membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Perangkat Pengukuran Beban Kerja di Lingkungan Pemprov Babel, di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Babel, Senin (30/5).

Menurut Gubernur, ketidaksesuaian antara kompetensi PNS dengan jabatan yang didudukinya yang disebabkan komposisi keterampilan atau keahlian pegawai belum profesional, juga menjadi alasan lainnya.

Kondisi tersebut, kata Gubernur, bahkan mengakibatkan pencapaian tujuan organisasi tidak efisien dan efektif. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan profesionalitas aparatur yang berperan secara adil untuk melayani masyarakat.

"Perlu didukung dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan dapat menunjukkan perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara adil," pinta Gubernur yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syamsumi Saleh.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, tambah Gubernur, berbagai tantangan kerap dihadapi pegawai, terutama permasalahan peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam administrasi, operasional dan peningkatan profesionalitas pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, tuntutan kebutuhan mewujudkan efektifitas, efisiensi serta profesionalisme sumberdaya aparatur, perlu dilakukan analisis beban kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diantaranya melalui kegiatan penyusunan perangkat pengukuran beban kerja, analisis jabatan, formasi jabatan maupun kompetensi jabatan yang komprehensif.

"Diharapkan dengan upaya tersebut pegawai mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dan dilandasi semangat pengabdian, sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa sebagai unsur aparatur negara, PNS harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional," tambahnya.

Sementara Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toni SE mengungkapkan, melalui bimbingan teknis (bintek) yang berlangsung selama tiga hari itu dapat menghasilkan indikator bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Babel, Toni SE (kiri),
Asisten Bidang Ekbang Syamsumi Saleh
dan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI.
(foto: ismail muridan)

Indikator tersebut berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai dan penyempurnaan sistem prosedur kerja serta manajemen lainnya.

"Kinerja pegawai bisa dilihat dari proses proyeksi, pelaksanaan hingga evaluasi kerja. Mereka yang menikmati pekerjaannya pasti akan menghasilkan pelayanan prima sesuai harapan masyarakat dan pegawai itu sendiri.
Dan melalui kegiatan ini, Pemprov Babel ingin memberikan refresh terhadap gairah kerja aparatur agar mereka bisa menikmati pengabdiannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat," terang Toni.

Bintek diikuti 20 peserta dari unsur Setda Babel, Sekretariat DPRD Babel, DPP Korpri dan Bakorluh Babel, menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kabag Analis Jabatan Biro Organisasi Hari Andayani, SH, MSi dan Kasubbag Anjab Kabupaten/Kota Wilayah II Anggar P Widyaningtyas, MSi. Kegiatan akan berakhir Rabu (1/6) sore. (humasprovbabel/ismailmuridan)

30052011

Upacara Rutin Pemprov Dukung SWB 2011

Pangkalpinang - Senin, (30/5)

Upacara rutin di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengajak para PNS mendukung event Sail Wakatobi-Belitung (SWB) yang akan digelar mulai pekan kedua Juli 2011.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Suryanto selaku Pembina Upacara mengatakan, SWB menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingat sedikitnya 22 negara bakal ambil bagian memeriahkan berbagai rangkaian kegiatan.

"Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung kelancaran pelaksanaan event ini sehingga dapat mengangkat citra Bangka Belitung di dunia internasional, sekaligus berdampak positif bagi perekonomian daerah," pinta Suryanto.

SWB 2011, sebutnya, mengagendakan enam kegiatan utama antara lain yacht rally, aksi sosial Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya, seminar nasional dan internasional mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, lintas nusantara remaja bahari (LNRB), pameran produk kelautan dan perikanan, serta acara puncak yang direncanakan hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Suryanto juga menyebutkan, event SWB antara lain ingin menjadikan Bangka Belitung (dan Wakatobi) sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional, disamping untuk menggalang keterpaduan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan potensi kelautan dan perikanan di kedua daerah sebagai sumber penghidupan rakyat dan sumber pembangunan daerah yang berkelanjutan.

SWB 2011 yang mengambil tema Clean The Ocean For Future Live menjadwalkan flag-off yachter berawal dari Darwin, Australia pada 23 Juli 2011, melewati 21 kabupaten/kota di Indonesia dengan titik destinasi akhir di Belitung Oktober 2011 dan Singapura.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Eko Maulana Ali pada Rakor Kesiapan SWB 2011 menekankan perlunya peningkatan infrastruktur seperti rencana pemugaran dan penataan objek wisata sejarah, purbakala dan museum, penyiapan homestay di Pantai Tanjung Kelayang dan Pantai Tanjung Pendam, serta penyiapan obyek wisata alam dan pengembangan dive center. Yang tak kalah penting menyangkut pembenahan bidang komunikasi dan informasi.

Dalam upacara yang diikuti seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Babel, Suryanto juga mengingatkan agenda Peringatan Hari Nusantara yang lebih menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya daratan dan kelautan mengacu program blue revolution atau blue ocean. Namun dia tidak menyebutkan secara pasti jadwal pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara tingkat Provinsi Babel.

Sebelum mengakhiri sambutan, Suryanto menyampaikan apresiasi terhadap tingkat kehadiran masing-masing SKPD dalam upacara rutin hari Senin. Menurutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel memiliki tingkat kehadiran terbaik dengan prosentase 99 persen. Sedangkan Dinas Pendidikan sebagai SKPD dengan tingkat kehadiran kurang prosentase 75 persen perlu perhatian pembinaan. (humasprovbabel/ismailmuridan)

hl6

Pemprov Minta Keterbukaan

Nilai Investasi di Babel

PANGKALPINANG, Kamis (26/5)

Pemprov Babel meminta sejumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lebih terbuka dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di Bangka Belitung.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BPMD) Babel Zakaria, keterbukaan LKPM yang meliputi realisasi investasi akan berdampak positif terhadap perekonomian seperti pendapatan masyarakat, kesempatan berusaha serta perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun pertumbuhan ekonomi secara regional dan nasional.

“Kita memerlukan keterbukaan informasi dari rekan-rekan pemilik atau pengelola perusahaan, sehingga data informasi yang berkaitan dengan nilai investasi di Babel dapat meningkat dibandingkan provinsi lain,” tegas Kepala BKPMD Babel yang diwakili Sekretaris BKPMD Irmansyah, ketika membuka Bimbingan dan Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal Direktorat Wilayah I di Hotel Aston, Bangka Tengah, Kamis (26/5).

Oleh karenanya, Zakaria mengharapkan kerjasama dari pemilik dan pengelola perusahaan dalam menyampaikan LKPM sehingga angka-angka realisasi penanaman modal dapat dipantau dan selanjutnya akan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sesuai persetujuan pemerintah. Hasil tersebut akan dilakukan evaluasi dan hasil ditindaklanjuti melalui pembinaan dan pengawasan untuk mengetahui permasalahan maupun hambatan yang dialami perusahaan.

Setiap pemilik dan pengelola perusahaan, tandasnya, harus memahami aturan serta wajib melaporkan kegiatan dan hasil usahanya sesuai amanah Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

“Hal ini membawa nuansa baru bagi kegiatan pemantauan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, melalui BKPM Pusat dan daerah serta instansi teknis terkait,” jelasnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, BKPM dapat melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penanaman modal, izin prinsip, persetujuan maupun evaluasi dalam rangka memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta informasi terkait kendala  perusahaan.

Zakaria menyatakan, perusahaan yang sudah memperoleh persetujuan seperti pendaftaran penanaman modal dan atau persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada BKPM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Para peserta bimbingan sosialisasi yang terdiri dari aparatur pemerintah yang berfungsi membidangi penanaman modal serta manajemen perusahaan PMA/PMDN. (foto: humasbabel/triyogo)

Kegiatan bimbingan sosialisasi yang berlangsung sehari itu, harap Zakaria, akan menjadi media komunikasi antar lembaga dalam memahami aturan dan kewajiban perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Apalagi dewasa ini masing-masing negara bersaing ketat mengundang investor serta berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik melalui langkah stabilisasi keamanan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menarik bagi penanam modal.

Sanksi Administratif

Sementara Direktur Wilayah I, Lestari Indah dalam topik Kebijakan Penanaman Modal membahas tentang alur penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), perizinan, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Menurut Indah, pelayanan perizinan penanaman modal harus dilakukan di PTSP di seluruh wilayah Indonesia dan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, PTSP-BKPM dapat memproses permohonan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, paling lama dua tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 ditetapkan, yang berakhir 23 Juni 2011.

“Substansi yang dilaporkan dalam LKPM adalah nilai realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi dalam dua periode pelaporan, yakni laporan triwulan berupa tahap pembangunan dan laporan semester berupa tahap produksi atau telah memiliki izin usaha,” ungkapnya seraya menambahkan pelaporan bisa disampaikan melalui surat (hardcopy), email (softcopy) maupun online SPIPISE bagi yang sudah memperoleh hak akses.

Perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009, kata Indah, dapat dikenakan sanksi administrative mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembekuan hingga pencabutan kegiatan usaha. (humasbabel/ triyogojatipurnomo/ismailmuridan)

hl5

Eko Maulana Serius Lirik PPP

Babel-Pacitan Kaji Rencana Kerjasama

  

PANGKALPINANG – Pemprov Babel dan Pemkab Pacitan menilai positif kerjasama lintas daerah di sektor pariwisata serta kelautan dan perikanan. Keinginan untuk mengkaji rencana kerjasama kedua daerah terungkap dalam pertemuan Gubernur Babel Eko Maulana Ali, Wakil Bupati Pacitan H. Prayitno dan Ketua DPRD Pacitan Sutopo.

"Saya berharap Pemprov Babel dan Pemkab Pacitan bisa bekerjasama secara intens dalam mengembangkan potensi lintas sektoral, terutama pariwisata serta sektor kelautan dan perikanan," ungkap Gubernur Babel Eko Maulana Ali di sela-sela kunjungan kerjanya di Pacitan, Jawa Timur, saat diterima Wakil Bupati dan Ketua DPRD Pacitan beserta sejumlah pejabat pendamping di Kantor Bupati Pacitan, Jum'at (6/5) pekan lalu. 

Menurut Eko, kedua daerah memiliki beberapa kesamaan dalam sektor pariwisata serta kelautan dan perikanan, antara lain obyek wisata serta kelautan dan perikanan tangkap. Oleh karenanya, ia memandang perlu kerjasama pengembangan kedua sektor di masa yang akan datang. 

Sebelumnya, baik Pemprov Babel maupun Pemkab Pacitan sudah saling melakukan kunjungan awal. Dari hasil kunjungan tersebut, telah dibangun taman wisata di Pacitan oleh El John Group yang sejak tahun 1990 sudah memberikan kontribusi kepariwisataan di Bangka Belitung. Pembangunan taman wisata tersebut dikarenakan Kedua daerah memiliki kesamaan wisata. Di samping itu, Babel juga sudah masuk dalam deretan daerah kunjungan wisata Indonesia yang diminati. 

Sedangkan Khusus sektor kelautan dan perikanan, Babel berencana mengembangkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Rencana tersebut ditindaklanjuti dengan meninjau PPP Tamperan, Pacitan. 

Kebutuhan Prioritas

Menurut Wakil Bupati Pacitan Prayitno, pembangunan PPP Tamperan merupakan pengembangan dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang kondisi dan fasilitas sebelumnya tidak memadai untuk sentra kegiatan usaha perikanan tangkap serta hanya armada kapal ukutan 10 GT saja yang bisa bersandar. Sementara potensi yang dimiliki cukup besar seiring meningkatnya permintaan pasar terutama Amerika, Eropa dan Jepang. 

Potensi itu berupa komoditas ikan tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, marlin dan lemadang (palagis besar). Sedangkan palagis kecil seperti kembung, lemuru, rebon cumi. Ada juga demersal seperti pari maupun dari jenis udang-udangan berupa lobster dan rajungan. 

"Mengingat peluang sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap di Pacitan begitu besar, maka pembangunan Pelabuhan Perikanan yang memenuhi standar merupakan kebutuhan yang diprioritaskan," papar Prayitno seraya menambahkan PPP Tamperan dibangun pada 2004 dengan biaya Rp. 80 miliar bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jatim dan APBD Kabupaten Pacitan.

Gubernur Babel yang dalam kunjungan kerjanya didampingi sejumlah kepala dinas dan biro seperti Sugianto (DKP), Anshori (Pekerjaan Umum), Yan Megawandi (Pariwisata dan Kebudayaan), Ilyas (Perhubungan), Latip Pribadi (Sekretaris DPRD), Soeharto (Karo Umum dan Perlengkapan) serta pendamping lainnya juga menerima penjelasan dari Wakil Bupati Prayitno seputar PPP Tamperan yang memiliki fasilitas pokok berupa lahan untuk PPP seluas 2,05 hektar, breakwater 460,9 m, dermaga caisson 234 m serta kolam labuh 4,5 hektar. 

Peningkatan usaha penangkapan ikan maka sub sektor perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam perekonomian nasional dan perekonomian daerah, sekaligus bertujuan meningkatkan investasi di bidang penangkapan ikan sehingga potensi sumberdaya ikan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Dari hasil kunjungan kerja itu, diperoleh gambaran tentang dampak pasca beroperasinya PPP Tamperan, antara lain meningkatnya jumlah nelayan yang sekarang mencapai lima ribu nelayan, ukuran kapal dan jenis alat tangkap serta hasil produksi. Bahkan peningkatan PAD sebesar Rp. 1,5 miliar per tahun.

Gubernur Babel Eko Maulana Ali didampingi Wakil Bupati Pacitan
H. Prayitno dan Ketua DPRD Pacitan Sutopo
serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Babel
saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Pacitan.

Kajian Awal

Oleh karenanya, kata Gubernur Eko Maulana Ali, Pemprov Babel akan melakukan kajian awal dan melihat kemungkinan membangun pelabuhan perikanan refresentatif di Belitung Timur, Bangka, Pangkalpinang, Kurau (Bangka Tengah), dan Sadai (Bangka Selatan). Sejumlah pelabuhan itu akan dibangun menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai.  

"Namun kita (Pemprov Babel) harus lebih dulu mengetahui berbagai persoalan dalam mengelola hasil perikanan itu sendiri melalui penyediaan pelbagai infrastruktur pembangunan kelautan dan perikanan," ujarnya optimistis. Selain itu, Gubernur Eko juga akan menyampaikan keinginan kerjasama tersebut kepada DPRD Provinsi Babel yang selanjutnya diharapkan memiliki dampak positif bagi kedua daerah. 

Eko juga menyatakan, rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai dirancang sesuai dengan kemampuan sumberdaya wilayah, termasuk sumberdaya kelautan, serta sesuai dengan volume usaha perikanan di wilayah pengembangan perikanan yang telah ditetapkan. Menurutnya, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau tipe A, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau tipe B, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau tipe C, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau tipe D. Di sejumlah daerah diantaranya Sadai, Ketapang Baturusa dan Kurau yang merupakan PPI akan ditingkatkan menjadi PPP. 

"Diharapkan dengan dibangunnya pelabuhan perikanan representatif di kabupaten-kabupaten di Babel, produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan kita semakin meningkat. Begitu juga dengan pemasaran hasil tangkap dan pengolahan ikan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta melakukan pembinaan kepada nelayan," kata Eko. 

Usai meninjau PPP Tamperan, gubernur beserta rombongan menyempatkan Sholat Jum'at berjamaah di Masjid Abu Bakar Desa Banjar Rejo, Kecamatan Kebon Agung Pacitan sekaligus menjadi khotib dan imam. Selanjutnya rombongan bersilaturrahmi dengan warga setempat dipusatkan di kediaman orangtua Latip Pribadi (Sekretaris DPRD Babel). 

Sebelum meninggalkan Pacitan, Eko Maulana Ali juga diajak mengunjungi kediaman masa kecil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kelurahan Ploso, serta Taman Hiburan Keluarga Teleng Ria yaitu kawasan pantai yang dikelola oleh PT. El John Tirta Emas Wisata seluas 32 hektar. (humasbabel/ismailmuridan)

hl4

Produk Unggulan Babel
Dipasarkan Permanen di Jakarta

Menkop UKM Beri Apresiasi

      JAKARTA, Rabu (23/3)

      Produk unggulan Bangka Belitung berupa madu pelawan, kerupuk getas, terasi, pewter, batik cual dan kopiah resam akhirnya dipasarkan permanen di Jakarta, menyusul disediakannya satu unit paviliun non-profit oleh Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LPP-KUKM) Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung Smesco KUKM, Jakarta.

      Selama ini, produk unggulan daerah jarang ditemukan di pasaran nasional mengingat keterbatasan ruang promosi dan pemasaran yang disediakan pemerintah. “Sejak tahun lalu, pemerintah sudah menyediakan paviliun yang dapat digunakan oleh seluruh provinsi di Indonesia untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk unggulannya di ibukota negara,” kata Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan ketika membuka Program Ekspose Produk KUKM Unggulan Daerah Tahap II, Pameran Smesco Fiesta 2011 serta Kuliner UKM Warisan Enak Nusantara di UKM Convention Centre di Smesco UKM Jakarta, Rabu (23/3), ditandai pemukulan gong.

      Dengan adanya paviliun KUKM daerah, konsumen tidak perlu lagi mencari suatu produk dengan mendatangi daerah tertentu tetapi cukup mengunjungi gedung Smesco KUKM. Di gedung inilah 22 provinsi di tanah air memperkenalkan sekaligus memasarkan produk unggulan daerahnya masing-masing.

      Paviliun KUKM Babel sendiri berada di Lantai 12 bersama sejumlah provinsi lainnya. Sedangkan di lantai dasar, tujuh provinsi sudah memiliki paviliun pada program tahap awal tahun 2010 lalu.

      Menurut Syarifuddin, pemerintah menerapkan program ekspose produk KUKM unggulan daerah sebagai bentuk kepedulian dalam membantu produk dari daerah bersaing di pasaran nasional dan internasional. Program itu sendiri bersifat non-profit dan setiap provinsi berhak menempatkan produknya tanpa dipungut biaya apapun.

      “Ini merupakan program non-profit, sehingga daerah dapat memanfaatkannya dengan baik dan ekonomis. Makanya saya memantapkan program produk daerah sebagai produk unggulan agar kita bisa menciptakan produk unggulan daerah secara maksimal,” ujarnya. Ia juga menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menggerakkan potensi produk di daerah dengan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

      Syarifuddin mengajak pemerintah daerah menciptakan produk yang memiliki nilai tambah serta daya saing tinggi sehingga mampu berkompetisi di tengah-tengah menjamurnya produk-produk lainnya. Masyarakat diminta ikut meningkatkan kecintaan terhadap produk koperasi dan UKM. Apabila produk unggulan daerah tersebut sudah banyak beredar di pasaran nasional, selanjutnya produk itu akan menuju pasar global. “Yang paling penting adalah kemampuan KUKM dalam mengedepankan kualitas produk unggulannya.”

      Ia juga menyampaikan apresiasi kepada 15 provinsi termasuk Kepulauan Bangka Belitung yang telah memiliki paviliun di Smesco KUKM agar produk unggulan daerah masing-masing bisa terkenal dan laris di pasar Indonesia dan global. Sebelumnya, tujuh provinsi sudah menempati paviliun pada program ekspose tahap pertama yang diselenggarakan Kementerian KUKM tahun lalu. Sedangkan tahun 2011, sebanyak 15 provinsi menyatakan kesediaannya menempati paviliun KUKM, antara lain Sumatera Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan sejumlah provinsi lainnya.

      Dalam kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan menyerahkan dana pinjaman dan pembiayan dari LPDB-KUKM kepada berbagai KUKM di daerah dengan total mencapai Rp. 9 milyar, serta penghargaan kepada penerima Pro-Mutu Award diantaranya kepada Amir Fanzuri dari BDS Yogyakarta yang berhasil menciptakan peti mati dari bahan pelepah pisang. Selanjutnya Menkop UKM menandatangani prasasti peresmian paviliun 15 provinsi sekaligus menyerahkan piagam penghargaan kepada para gubernur yang telah berpartisipasi mengisi paviliun KUKM dengan produk unggulan daerah.

      Usai acara pembukaan, Syarifuddin didampingi Ny. Inggrid Syarifuddin meninjau 15 paviliun baru yang berada di lantai 12 gedung Smesco KUKM. Kehadirannya disambut langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel Ir. Budiman Ginting beserta staf serta petugas penjaga stand dari LPP-KUKM, sekaligus menerima cindera mata berupa selendang dari tenunan batik cual khas Babel.

      Syarifuddin tampak antusias berada di paviliun Babel sembari mengamati hasil kerajinan tangan dari kerang-kerangan dan pewter. Bahkan ia bersama sang istri yang juga anggota DPR RI Inggrid, kerap melontarkan pertanyaan terkait produk unggulan yang ada di etalase paviliun. Setelah beberapa menit berada di paviliun Babel, kemudian Menkop dan UKM mengunjungi paviliun lainnya.

Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan didampingi
Ny Inggrid Syarifuddin mengunjungi paviliun Babel
sekaligus menerima penjelasan dari Kadiskop dan UKM Babel Budiman Ginting

      Kadis Koperasi dan UKM Babel Budiman Ginting mengaku senang atas kunjungan perdana Menkop dan UKM yang lebih dulu mengunjungi paviliun Babel sebelum daerah lainnya. Selain itu, ia juga menyampaikan penghargaan yang tinggi atas perhatian dan pembinaan yang dilakukan Gubernur Babel Eko Maulana Ali dalam menumbuhkembangkan iklim berusaha bagi KUKM di Negeri Serumpun Sebalai.

      Terkait keberadaan produk unggulan Babel di Smesco KUKM, Budiman mengharapkan daerah-daerah di Babel dapat memanfaatkannya secara positif dengan memasarkan produknya di paviliun tersebut secara gratis.

      “Mudah-mudahan keberadaan paviliun ini menjadi semacam motivasi bagi KUKM di daerah kita (Babel) untuk merintis, mengembangkan dan memajukan usahanya sehingga Babel dapat memiliki produk unggulan yang benar-benar memiliki daya saing tinggi di pasaran nasional dan global,” pinta Budiman. (humasprovbabel/ismailmuridan)